Metro Bhayangkara News Online Links : Informasi tentang Tablet PC, Tablet Android dan Popular Techno

Judi di Papua Diduga Dibekingi Oknum Aparat

Percaya atau tidak, Pasar Murah yang digelar menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2014 tidak menjual sembako, tapi beragam arena judi.

Car Free Day di Polres Makota

Penyerahan Piagam MURI atas rekor Penyematan 10.000 Pin Pelopor Keselamatan Berlalulintas, kepada Wakapolres Malang Kota Kompol Irfan Susanto, SH, SIK.

Global Road Safety Partnership

Polres Gresik menggelar Apel Besar “Global Road Safety Partnership” sebagai Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dan Menjadikan Keselamatan Sebagai Kebutuhan.

Kapolri Jendral Sutarman : Silahkan Berjilbab

Kapolri mengijinkan Polwan memakai jilbab, meskipun belum ada Perkap-nya.Pasalnya, Polri belum menyediakan anggaran untuk jilbab.

Knowledge Room Polrestabes Surabaya

Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP. Asep Akbar di depan Knowledge Room untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap kelalulintasan.

Rabu, 16 April 2014

MIRIS, JATAH RASKIN DI DESA BULU LANJANG TIDAK DISALURKAN DIDUGA DISELEWENGKAN OKNUM PERANGKAT DESA


raskin yang diduga ditimbun oknum perangkat desa di gudang pupuk
Bawean-Metro Bhayangkara News Online. 
Penyaluran RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. 
Disinilah peran penting pemerintahan mulai dari tingkat kelurahan hingga pusat untuk mengawal pendistribusian raskin itu sendiri. Kepedulian terhadap program RASKIN berarti kepedualian terhadap RTS (rumah tepat sasaran) yang muncul dari hati nurani untuk mengentaskan kemiskinan. 
Namun hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di desa bulu lajang kecamatan sangkapura kabupaten gresik, beras subsidi pemerintah yang seharusnya didistribusikan ke rumah tangga miskin (RTM) ini bukan nya disalurkan kepada yang berhak menerima justru diduga diselewengkan oknum perangkat desa bulu lajang dengan menimbun jatah raskin digudang pupuk. 
Kejadian ini bermula ketika warga desa bulu lajang dusun air koneng tidak mendapatkan jatah raskin sejak bulan maret, Akhirnya tim investigasi metro bhayangkara mencoba mencari tau dengan mengorek informasi kesalah satu aparatur desa, pihaknya membenarkan "bahwa beras tersebut memang tidak disalurkan,dan sekarang ditimbun digudang pupuk sebelah utara balai desa", terang perangkat desa yang tidak mau dikorankan.
Ditempat terpisah tim investigasi metro bhayangkara mencoba untuk mengkonfirmasi kepala desa bulu lajang melalui telfon selulernya, namun tidak dijawab akhirnya tim mencoba menghubungi melalui sms ke ponsel kepala desa tetap tidak dijawab. tidak mendapatkan konfirmasi dari kepala desa kami pun mencoba menghubungi Kasi Kesra Kecamatan Sangkapura pihaknya mengatakan "tidak tersalurkan nya raskin tersebut terkendala dengan masalah pendataan". jelas kasi kesra. Aneh nya kalau masalah pendataan kenapa bulan - bulan  lalu tersalurkan ke RTS, kenapa sekarang tidak ? ada apa ? "diduga raskin yang ditimbun akan dijual kepada salah seorang pengepul raskin dibawean". (tim MB)


Minggu, 30 Maret 2014

ILEGAL FISHING MARAK DIBANGGAI LAUT

"Nelayan Tradisional Resah, Pemda Tega, Aparat Justru Lega" 

Balut - Metro Bhayangkara News. Hasil telusuran Wartawan Koran ini di Kecamatan Bangkurung dan sekitarnya, Kabupaten Banggai Laut (Balut-red), Provinsi Sulawesi Tengah pertengahan Maret 2014 mendapati banyak ketimpangan dalam hal pelanggaran pengelolaan sumber daya Kelautan yang diduga belum tercium oleh Pemerintah Pusat khususnya dibidang penangkapan ikan yang menggunakan alat peledak rakitan (Bom) dan pembiusan ikan (Potasium) atau kata lain Ilegal Fishing. Selain merusak kehidupan biota laut, hal ini sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan jiwa pelakunya. Bahkan belum lama ini menurut masyarakat setempat 2 orang warga Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung meninggal dunia akibat terkena ledakan bom rakitan saat sedang beroperasi dilaut.

Sesuai data yang dikantongi Wartawan Metro Bhayangkara, “ Ada puluhan nama yang diketahui masih aktif hingga saat ini melakukan kegiatan terlarang diwilayah perairan Bangkurung, Labobo, Bokan Kepulauan (Bokep) dan sekitarnya. Diantara puluhan pelaku pengeboman ikan tersebut ada beberapa nama yang diketahui misalnya H. Zainudin alias H. Ere dari Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung secara jelas melakukan tindakan pengeboman sekaligus sebagai pemasok bahan baku peledak jenis pupuk dan potassium yang didatangkan dari Wanci Sulawesi Tenggara yang dalam sebulan mencapai 250-350 karung.

Maraknya kegiatan ini menurut seorang pelaku yang juga sebagai juragan (Nakhoda Kapal-red) dari Desa Kalupapi yang diwawancarai wartawan ditempat kediamannya karena didukung adanya kenyamanan dalam berkontribusi. “Katanya rata-rata untuk satu kapal pengola (Kapal Nelayan-red) Rp. 1 juta yang harus disetor ke Polres Kabupaten Bangkep- Balut tiap bulan. Belum lagi saat kami masuk kepelabuhan Luwuk Kabupaten Banggai untuk menjual hasil tangkapannya, maka kami dikenai lagi distribusi gelap oleh oknum yang mengaku anggota di Luwuk sebesar Rp. 500 ribu dalam sebulan untuk satu unit kapal. Itu cuma para pemilik kapal tangkap dan kapal padola (kapal penampung-red), lain lagi kalau mereka penampung besar seperti H. Ere, mungkin lebih besar lagi yang disetor dalam satu bulan.” Kata narasumber seraya meminta namanya untuk tidak dimediakan. Beberapa masyarakat setempat yang diwawancarai wartawan Koran ini mengungkapkan keresahannya akibat adanya pengeboman dan penggunaan obat bius didaearah itu.”Sebagai nelayan tradisional, kami merasa sangat terganggu serta kehilangan sandaran produksi dan berharap kepada Pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran terhadap kegiatan yang sangat merugikan ini.”

Hasil konfirmasi dengan Kapolsek Lo Bangkurung Ipda L. Hasanuddin, SH dirumah seorang warga didesa Bone-Bone Kecamatan Bangkurung, “Secara turun-temurun kegiatan ini (Ilegal Fhising-red) memang sudah ada dan upaya-upaya hukum sudah kami lakukan termasuk pemberian sanksi hukum, namun hal tersebut tidak membuat mereka jera. Justru kami sangat mengharapkan campur tangan Pemda Balut agar bisa membantu para nelayan ini untuk menjadi nelayan professional misalnya dengan memberikan perlengkapan nelayan dan memberikan pelatihan-pelatihan tentang penangkapan ikan secara professional guna meningkatkan taraf hidup nelayan didaerah ini.” Papar Kapolsek yang baru kurang lebih setahun menjabat sebagai Kapolsek Lo Bangkurung menggantikan AKP. H. Ali Londol Isa, SH. Menanggapi persoalan ini Bupati Banggai Laut Moh. Hidayat Lamakarate saat dihubungi via telpon seluler mengatakan:”Iegal Fhising sebenarnya bukan cuma di Banggai, dimana-mana daerah penangkapan ikan diperairan semua marak illegal fhising.

Persoalannya, sekarang kita komitmen, bisakah kita memberantas persoalan ini secara tuntas? Karena kalau hanya Pemda sendiri yang menangani persoalan ini saya rasa tidak mampu. Sebenarnya kami sudah membentuk team untuk melakukan pengawasan diperairan, cuma kami mengalami kendala keterbatasan dana dan tidak memiliki sarana dan prasarana. Kita baru mengusulkan supaya ada kapal misalnya speed boad untuk bisa melakukan pemantauan, itu yang pertama. Yang kedua, team kita sudah terbentuk dan operasional sudah kita lakukan dan kita serius. Jangan lagi ada pihak- pihak yang membiarkan hal ini terjadi.

Dan apabila ada pihak yang mendapatkan kejadian ini tolong jangan diberi toleransi lagi. Dan juga diminta semua masyarakat agar memberikan informasi, kemudian pihak-pihak yang terkait harus betul-betul bersama-sama, dan kalau ada yang melanggar harus diberi sanksi hukum sebagai efek jera buat yang lain. Jadi ada bentuk kesepakatan kita bersama-sama (semua elemen-red) untuk mengatasi masalah ini.” Paparnya mengakhiri pembicaraan telepon dengan wartawan. (B.AM) B.I

Warga Desa Rantau Upih, Kecam Arogansi PT ANS


ROKAN IV KOTO – Metro Bhayangkara News. Masyarakat desa Rantau Upih kecam arogansi PT Anugrah Niaga Sawindo (ANS) yang melakukan perusakan plang pemberitahuan terkait KUHP 551 pelarangan masuk pada wilayah jalan yang belum diganti rugi.

Ninik mama  Datuk Amir desa Rantau Upih Kecamatan Rokan IV Koto kepada wartawan metro bhayangkara, mengaku kecewa akibat perusahaan tidak konsisten dengan apa yang menjadi kesepakatan yang telah dibuat.

Padahal menurut kesepakan yang telah dibuat PT ANS dengan masyarakat Rantau Upih PT ANS akan mengganti rugi pelepasan jalan sepanjang 1,3 Km menuju perusahaan tersebut.

Ternyata hingga saat ini ganti rugi yang sudah disepakati tak kunjung dibayarkan oleh perusahaan, hal ini membuat reaksi dari masyarakat untuk memasang plang pada jalan menuju perusahaan tersebut.

Arogansinya, ketika plang tersebut dipasang oleh masyarakat, PT ANS dengan sejumlah Satpam yang  bekerja diperusahaan tersebut dengan kebrutalannya merusak papan pelang yang bertuliskan 551  KUHP yang dibuat oleh masyarakat,

“Perusakan pelang ini” kata Datuk Amir,  “sudah dua kali dilakukan oleh PT ANS, yang pertama pada minggu yang lalu, dan yang kedua PT ANS merusak plang yang dibuat masyarakat lagi pada Jumat (5/3/2014) kisaran jam 09.00 Wib”.

“Paling mengecewakan” sebut Datuk Amir, “ganti rugi pelepasan jalan sepanjang 1,3 Km belum juga dilakukan oleh PT ANS, namun PT ANS menunjukkan kebrutalannya kepada masyarakat Rantau Upih”. Lanjut Datuk Amir “Sudah ganti rugi tidak dibayarkan, masyarakat juga resah akibat tak kunjung dilakukan pembayaran ganti rugi oleh PT ANS”, ungkap Amir.

Lebih lanjut Amir menyatakan, bahwa kesepakatan ganti rugi pelepasan jalan sepanjang 1,3 Km ini dulunya disaksikan oleh Camat Rokan IV Koto, Zaimar, Kapolsek Rokan AKP Artisal, Danramil, sejumlah tokoh masyarakat desa Rantau Upih beserta ratusan masyarakat turut hadir dalam menyaksikan kesepakantan tersebut.

Karena belum dibayarkannya pelunasan ganti rugi pelapasan jalan tersebut, Ninik Mama Datuk Amir meminta kepada Pemerintah Kecamtan Rokan IV Koto untuk dapat melakukan desakan kepada perusahaan, sehingga perusahaan PT ANS ini dapat melunasi ganti rugi pelepasan jalan tersebut kepada masyarakat harap Datuk Amir.

Ditempat terpisah, Kapolsek Rokan IV Koto  AKP Artisal menyatakan, bahwa persolan ini telah ditangani oleh Camat Rokan IV Koto, kita tunggu hasilnya saja, semoga pembayaran ganti rugi ini cepat terselesaikan.           
Sementara itu  Aktifis  Investigator LSM P2KN   Kemron Sihotang, sangat menyesalkan  atas ulah dan sikap PT. ANS yang mencabut dan merusak plang yang bukan milik perusahaan.

Atas kejadian tersebut, Kemron menghimbau perusahaan agar tidak lagi melakukan dan menunjukkan arogansinya kepada masyarakat, Harap Kemron.

Sampai berita ini diturunkan pihak Management PT ANS tak dapat dihubungi.(Rul) 

Rabu, 12 Maret 2014

HADIRI DAN IKUTILAH "FUN BIKE GRATIS 2014"


HADIRI DAN IKUTILAH 
"FUN BIKE GRATIS 2014"


DALAM RANGKA HUT PEMDA KAB.GRESIK KE - 4 0, DAN HARI JADI KOTA GRESIK KE - 527. SEKALIGUS MEMPERINGATI HUT MEDIA NASIONAL METRO BHAYANGKARA KE - 7 TAHUN 2014. PEMERINTAHAN DAERAH BEKERJA SAMA DENGAN MEDIA PATNER "METO BHAYANGKARA NEWS" MENGADAKAN FUN BIKE GRATIS 2014 YANG KAN DILAKSANAKAN PADA HARI : MINGGU, 23 MARET 2014, PUKUL 06.00 WIB SAMPAI SELESAI BERTEMPAT DI HALAMAN PEMKAB GRESIK DI JALAN DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO.245 YANG AKAN DIMERIAHKAN OLEH ORKES PURNAMA DENGAN HADIAH UTAMA 5 UNIT SEPEDA MOTOR, 10 SEPEDA GUNUNG, DAN MASIH BANYAK LAGI HADIAH MENARIK LAINNYA. 


GRATIS


GRATIS


PENGAMBILAN TIKET / KUPON UNDIAN BISA MENGHUBUNGI :

SEKRETARIAT PEMKAB GRESIK :
JL.DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. 245
TLP 031 - 3952825 ATAU HP. 081230979359 - KABAG HUMAS PEMKAB) 

SEKRETARIAT METRO BHAYANGKARA ;
JL. PANGLIMA SUDIRMAN III NO.47
TELP. 082142227799 (DEDEN), 081234261619 (FARIDA), 081231950222 (SONNY)

NB : PENGAMBILAN TIKET / KUPON UNDIAN HARUS DISERTAI -
         FOTO COPY  KTP.
        @KTP MENDAPATKAN 5 TIKET / KUPON UNDIAN 




Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More